Tahun 2013 sudah mendekati akhir. Tidak genap dalam hitungan bulan menuju 1 tahun ke depan negeri ini akan menggelar hajatan besarnya. Ya, pemilihan umum di tahun 2014 sudah ada di depan mata. Tidak lama lagi kita yang sudah cukup umur akan memilih siapa yang akan menjadi orang nomer satu di negeri ini. Tongkat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono akan segera habis. Sudah dua periode pemilihan umum beliau menang dalam pertarungan tersebut. Ini artinya sudah dapat dipastikan Indonesia akan memiliki pemimpin baru yang nantinya akan diharapkan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mungkin, apabila orang yang tidak tahu menganggap bahwa pemilu itu hanya memilih kemudian selesai. Sudah begitu saja. Namun, bila di pahami lebih mendalam, sebenarnya pemilu ini bukan masalah memilih begitu saja dan kemudian selesai. Ada nilai tersendiri yang tak terlihat ketika pemilu ini dilaksanakan. Pertama, kenapa harus demokrasi yang dijalankan? Kenapa bukan orde baru yang dulu yang dilaksanakan? Berbagai alasan dan opini pun muncul. Alasan yang biasa dikeluarkan dari pertanyaan ini adalah kebebasan dan kesetaraan. Nilai kebebasan dalam sistem demokrasi memang menjadi sebuah acuan utama dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Berbeda sekali dengan sistem sentralistik yang dulu dijalankan pada masa orde baru. Pada masa orde baru tidak ada yang berani berbicara, karena sedikit saja mengeluarkan pendapat yang kelihatan pedas di mata dikatator besar panglima Soeharto, maka habislah riwayatnya. Berbeda kan dengan sekarang? Sekarang semua bisa berpendapat, kalangan manapun bebas untuk menyerukan opini dan aspirasinya kepada pemerintah sekelas SBY sekalipun. Ya nggak? Media menjadi bebas, dimana-mana ada, dimana-mana bisa memberikan berita dengan gaya apapun itu. Inilah senjata besar yang dimiliki demokrasi, senjata yang tidak dimiliki pada masa orde baru. Kemudian, kesetaraan. Dalam negara ini, negara demokrasi ini, semua rakyat mempunyai hak yang sama. Meskipun semua itu tidak serta merta kemudia masyarakat dengan se enak hatinya menuntut hak yang berlebihan kepada pemerintah. Hal ini juga dikarenakan, segala sesuatunya memang sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Salah satu contoh kesetaraan dalam demokrasi ini adalah, semua masyarakat bisa memilih siapapun calonnya ketika pemilu nanti. Asalkan sudah berumur 17 tahun ke atas. Jadi, konsep kesetaraan disini, bukan berarti anak bayi yang belum tahu apa-apa sudah bisa memilih, namun yang sudah dikatakan 17 tahun secara umur, maka dirinya sangat berhak dalam memilih di pemilu nanti.

Kedua, desentralisasi. Dengan adanya demokrasi penuh yang saat ini dijalankan. Maka sistem pemerintahan yang dulunya sentralistik. Dijalan secara top down, maka ketika demokrasi penuh saat ini dijalankan. Sistem itu pun dirubah pada tataran desentralisasi. Dimana, seluruh daerah, seluruh wilayah diberikan kebebasan untuk mengatur pemerintahannya masing-masing. Namun, ada beberapa bidang pemerintahan yang tetap di pegang oleh pusat. Hal ini menggambarkan betapa agungnya demokrasi ini. Pada jaman orde baru, tidak ada daerah yang bisa mengatur daerahnya sendiri. Yang ada malah, diatur oleh pusat, segala sesuatunya. Kalau sekarang, daerah ingin seperti apapun juga bebas, asalkan semua itu berada dalam tataran hukum yang baik dan benar. Namun, dari desentralisasi ini yang menakutkan adalah dimana ketika satu daerah dengan daerah lainnya berbeda jauh dalam kemajuannya. Yang akhirnya menjadikan daerah satu dengan yang lainnya kurang bersahabat. Kemudian yang muncul adalah pertengkaran, konflik antar daerah yang sebenarnya tidak harusnya terjadi.

Ketiga, kebaikan umum. Kebaikan umum disini tentu berbicara tentang kepentingan mayoritas dan juga minoritas. Tentu hal ini sedikit melebar dari hakikat manusia sebenarnya yaitu kebebasan. Ya, ketika demokrasi dijalankan, maka suara mayoritas akan berperan besar dalam menentukan suatu kebijakan pemerintahan. Sebenarnya hal ini sedikit aneh bila terus menerus terjadi, namun begitulah demokrasi. Bagaimana ketika kaum-kaum minoritas yang tidak setuju dengan adanya kebijakan pemerintahan, namun tetap saja kalah dalam pertarungan dengan kaum-kaum mayoritas. Hal ini dikarenakan adanya sistem sama rasa sama rata dalam konsep kesetaraan yang berlaku di dalam demokrasi. Meskipun, pada riilnya, tidak selalu berjalan semulus apa yang ada dalam tataran normatifnya.

Itu saja mungkin sedikit pembelajaran tentang pemilu nanti. Jadi, menurut saya, sebenarnya ketika pemilu dilaksanakan, bukan hanya mencontreng atau mencoblos (mungkin sistem elektronik untuk 2014), namun banyak nilai yang tersimpan didalamnya. Banyak yang tidak tahu, meskipun hanya 5 menit atau 10 menit berada dalam bilik pemilu itu, namun bisa saja apa yang rakyat lakukan disitu akan memberikan dampak begitu lama dalam kehidupan di negeri demokrasi. Sudah saatnya masyarakat tahu dan mengerti bahwa permasalahan pemilu bukan hanyalah memilih. Di tahun depan kita akan bersama-sama melihat, siapa yang akan terpilih, dan siapa yang akan menjadi orang nomer satu di negeri ini. Apakah dia bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Apakah justru di bawa kepada kehancuran yang tidak pernah diharapkan? Belum ada yang tahu tentang semua itu. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana pemerintahan yang saat ini memberikan sedikit ramuan kepada rakyatnya bahwa pemilu nanti akan berjalan dengan baik dan benar, selain memberikan penjelasan akan pemilu juga merupakan aspek penting terhadap lancar dan tidaknya hajatan negeri demokrasi ini. Terima Kasih.

Sudah 68 tahun Indonesia merdeka. Memang belum lama, tapi untuk ukuran negara-negara di ASEAN, mungkin bisa dikatakan lama juga. Dari perjalanan panjang sejak tahun 1945 itu, sudah banyak sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Mulai dari jaman kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga sekarang jaman reformasi. Namun, dari sekian banyak sistem yang digunakan, Indonesia hingga sampai saat ini belum juga bisa dikatakan benar-benar memaknai apa yang dinamakan merdeka. Itu asumsi saya sendiri. Sistem pemerintahan yang dibangun dengan susah payah ini pastinya banyak memunculkan pemimpin, atau kasarnya penguasa di Indonesia. Kalau media menyebutnya saat ini, "Orang Nomer 1 di Indonesia". Mulai dari jamannya bung karno, pak harto, pak habibie, gusdur, megawati, hingga bapak SBY sampai saat ini. Ratusan, mungkin sudah puluhan ribu kebijakan yang diterapkan di Indonesia untuk memajukan bangsa ini. Namun, hingga jaman reformasi, hingga saat ini "demokrasi", belum juga Indonesia bisa maju seperti apa yang diharapkan. Mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial, hankam, budaya, dllnya. Semua itu masih bisa dikatakan bobrok. Memang, tidak ada kebijakan dari pemerintah, atau lebih sempitnya kebijakan dari penguasa yang hanya memberikan dampak positif, pastinya akan menuai benih negatif pula. Entah untuk sisi yang pro dengan pemerintah, atau yang kontra dengan pemerintah. Itu yang harus disadari. Namun, yang lebih mendalam lagi. Mengapa sampai saat ini dampak negatif itu bukan malah berkurang tapi malah bertambah? Lihat saja, bagaimana kebijakan di era demokrasi ini. Kita lihat saja dari aspek pendidikan. Dalam APBN, dunia pendidikan mendapatkan porsi besar dalam menjalankan pendidikannya. Namun, lihat saja ketika pagelaran besar Ujian Nasional, soal yang telat datangnya, lembar jawaban bagi siswa yang tidak layak. Kita belok kiri sebentar, lihat saja dalam dunia budaya (imbas dari desentralisasi). Lihat saja, semakin banyak saja kalimat keluar dari media, dari baju, dari mana mana sudah "I Love...". Ya kan? Tapi kita jarang menemui tulisan yang isinya "I Love Indonesia". Ya nggak? Kemudia kita belok kanan, lihat saja betapa banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal apa itu kebersihan, sampah berserakan dimana-mana, makanan yang harusnya steril, malah di duplikat menjadi makanan yang diawetkan. Sudahlah, cukup, tidak ada habisnya kalau berbicara tentang kekurangan ini. Kalau bisa disebut (lagi), kompleks. Begitulah...

Dari sekian banyak kebijakan dan kebijakan dan kebijakan itu semua, tidak akan lepas dari seorang pemimpin. Memang apa itu pemimpin? Pemimpin itu dia yang mempunyai wewenang untuk memimpin. Memimpin bukan berarti se enaknya sendiri menyuruh kesana kemari siapa yang di pimpin. Tapi memimpin itu adalah sebuah keahlian tersendiri dari seseorang yang memang sudah dapat dikatakan ahli. Lalu, siapa yang berhak menjadi pemimpin di negeri ini? Mereka yang kaya raya, yang mempunyai kekayaan tiada habisnya? Atau mereka, kaum-kaum intelektual yang mempunyai pengetahuan tentang bagaimana memimpin rakyat banyak, sebanyak rakyat Indonesia?atau bahkan, mungkin juga seorang filsuf yang harusnya memimpin? Sulit memilih dari beberapa opsi ini. Ketika kita memilih dia yang kaya raya, memang ada kemungkinan dampak positifnya, dia akan tidak tahu apa-apa, bahkan untuk menciptakan sebuah tindak KKN saja mungkin akan bingung, akhirnya peluang melebarnya peran yang dimilikinya pun akan mengecil. Namun resiko besar akan terjadi bila dia yang kaya raya ini tidak memiliki keahlian untuk memimpin rakyat yang banyak di Indonesia. Hancur mungkin jadinya. Kedua, kita memilih dia yang mempunyai intelektual mumpuni, dia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang memimpin sebegitu banyaknya rakyat Indonesia ini. Disini jelas, dia akan sangat ahli, bahkan mungkin hampir dapat dipastikan, dia akan mampu memimpin. Ya kan? Namun peluang terjadinya sisi kehancuran juga sangat besar. Bagaimana tidak, dia yang tau cara-cara (ahli) tentang sebuah "memimpin", maka dia juga tau cara untuk memanfaatkan posisinya. Itu pasti lah adanya. Bisa saja dia memanfaatkan apa yang dia tempati untuk membangun kerajaan besar nan megah. Bisa saja dia akan "sak karepe dewe" dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga, ini adalah pilihan untuk ditujukan para filsuf. Kalau katanya Plato, mereka-mereka ini dikatakan Guardian. Guardian ini, mereka yang tau filsafat, yang belajar membaca, memahami, dan menjalankan ilmu filsafat. Sehingga dia akan tau harus bagaimana menjadi seorang pemimpin. Namun, yang ditakutkan ketika filsuf disini menjadi seorang pemimpin, nantinya akan menjadi sebuah boomerang tersendiri, karena banyak yang menganggap bahwa belajar filsafat itu dengan cara membaca dllnya itu semua selama bertahun-tahun, bahkan hingga mati. Artinya, nanti bisa saja filsuf ini menerapkan ilmunya dengan cara yang semena-mena. Ya gak? Namun, memang khusus di Indonesia sendiri belum ada pemimpin dari bidang filsafat (kalau orang awam bilang, orang yang pinter filsafat). Cukup, tiga kategori dulu saja.

Lalu, siapa yang pantas memimpin negeri ini? Opsi yang diberikan pun banyak, yang akibatnya semakin canggungnya pilihan untuk menentuka pemimpin. Apalagi bila dilihat dari konteks demokrasi. Sepertinya, akan sangat sulit menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin, sedangkan dalam demokrasi sendiri sudah dijelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Artinya, pemerintahan ini segalanya, apapun itu ya rakyat. Lalu pemimpinnya siapa? Lalu yang menjalankan negara itu siapa? Apakah mungkin, dari ratusan juta orang di Indonesia yang akan menjalankan negara? Bukankah hal ini akan membawa pada kehancuran negara karena setiap orang pastinya akan mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri. Ya kan? Itu dalam demokrasi sudah membingungkan sekali. Siapa yang berhak dan pantas menjadi seorang pemimpin di negeri ini?

Mungkin, pertanyaan itu akan terjawab setelah pemilihan umum 2014 nanti. Kita akan melihat siapa yang terpilih nantinya akan dibawa kemana Indonesia kita ini. Karena, menurut saya, apa yang sudah dijalankan Indonesia selama ini memang tidak lepas dari tirani mayoritas dan minoritas. Hajatan besar seperti pemilu itu sudah membuktikan bahwa, siapa yang menang karena suara terbanyak, sementara yang suaranya lebih kecil akan kalah, dan sudah begitu saja. Padahal mereka yang kalah juga mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Secara representatif memang ini sudah baik dan benar bila melalui pemilu. Lalu, dari pemilu ini nantinya akan mengarah pada, dimanakah posisi tirani mayoritas dan minoritas di negeri ini? Dan apakah nantinya, yang mungkin akan dianggap pantas menjadi pemimpin ini berada dalam tubuh mayoritas?

*Sumber Gambar : Google

Beberapa hari terakhir saya sedikit bisa dikatakan terisolasi oleh kawasan yang berada di pedalaman, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk kota. Disini saya mulai berfikir, disini saya mulai bingung (lagi), karena saya pernah bingung dengan hal satu ini. Tepatnya waktu bulan maret kemarin. Satu kalimat dari anggota DPR RI ketika itu terucap, "tentukan dulu, Indonesia ini mau ikut yang kanan atau yang kiri?". Nah, dari situ, saya bingung. Memang Indonesia belum jelas kan? Mau kanan apa mau kiri coba? Mau ikut china atau mau ikut amerika? Ini dalam hal birokrasi pastinya, bukan masalah ekonomi. Kalau amerika sudah jelas kan, dengan liberalnya, kalau china sudah jelas juga dengan sosialismenya. Ya kan? Kalau Indonesia apa? Demokrasi kah? Atau feodalisme kah? Atau mungkin komunisme kah?

Saya rasa pembahasan ini sangat sulit untuk ditemukan sebuah titik temu yang jelas. Karena bila melihat aliran kanan dan kiri ini keduanya mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing pastinya. Tapi, ada baiknya bila secepatnya Indonesia mengambil sikap yang bijak pula. Ambil aliran kanan atau mau ambil aliran kiri. Hal ini kelihatan memang bukanlah sebuah masalah besar seperti pertentangan Hobbes dan Locke tentang adanya negara dan tidak adanya negara, atau pertentangan Marxisme denga Liberalisme. Namun, selama hal ini tidak cepat diambil, selama itu pula posisi Indonesia akan terkatung-katung berada di tengah-tengah. Hal ini membawa dampak besar pada arah kebijakan negeri ini tentunya. Mau dibawa kemana kebijakan pemerintah Indonesia juga akhirnya tidak jelas. Ya, saya sendiri tidak begitu kaget juga bila ketika kebijakan kenaikan BBM begitu banyak yang menentang dan juga banyak yang setuju. Karena memang arah kebijakan ini belum ada kejelasan kan? Mungkin saja kan uang subsidi BBM itu di korupsi dan atau digunakan untuk hal-hal lain yang kurang bermanfaat untuk Indonesia sendiri.

Ya, mungkin ada benarnya juga kalimat dari salah satu anggota DPR RI itu, tentukan dulu, Indonesia mau ikut kanan atau kiri. Barulah, kebijakan yang baik dan benar menurut birokrasi negeri ini akan dapat di capai.

*Gambar: Google

Oleh