Sudah 68 tahun Indonesia merdeka. Memang belum lama, tapi untuk ukuran negara-negara di ASEAN, mungkin bisa dikatakan lama juga. Dari perjalanan panjang sejak tahun 1945 itu, sudah banyak sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Mulai dari jaman kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga sekarang jaman reformasi. Namun, dari sekian banyak sistem yang digunakan, Indonesia hingga sampai saat ini belum juga bisa dikatakan benar-benar memaknai apa yang dinamakan merdeka. Itu asumsi saya sendiri. Sistem pemerintahan yang dibangun dengan susah payah ini pastinya banyak memunculkan pemimpin, atau kasarnya penguasa di Indonesia. Kalau media menyebutnya saat ini, "Orang Nomer 1 di Indonesia". Mulai dari jamannya bung karno, pak harto, pak habibie, gusdur, megawati, hingga bapak SBY sampai saat ini. Ratusan, mungkin sudah puluhan ribu kebijakan yang diterapkan di Indonesia untuk memajukan bangsa ini. Namun, hingga jaman reformasi, hingga saat ini "demokrasi", belum juga Indonesia bisa maju seperti apa yang diharapkan. Mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial, hankam, budaya, dllnya. Semua itu masih bisa dikatakan bobrok. Memang, tidak ada kebijakan dari pemerintah, atau lebih sempitnya kebijakan dari penguasa yang hanya memberikan dampak positif, pastinya akan menuai benih negatif pula. Entah untuk sisi yang pro dengan pemerintah, atau yang kontra dengan pemerintah. Itu yang harus disadari. Namun, yang lebih mendalam lagi. Mengapa sampai saat ini dampak negatif itu bukan malah berkurang tapi malah bertambah? Lihat saja, bagaimana kebijakan di era demokrasi ini. Kita lihat saja dari aspek pendidikan. Dalam APBN, dunia pendidikan mendapatkan porsi besar dalam menjalankan pendidikannya. Namun, lihat saja ketika pagelaran besar Ujian Nasional, soal yang telat datangnya, lembar jawaban bagi siswa yang tidak layak. Kita belok kiri sebentar, lihat saja dalam dunia budaya (imbas dari desentralisasi). Lihat saja, semakin banyak saja kalimat keluar dari media, dari baju, dari mana mana sudah "I Love...". Ya kan? Tapi kita jarang menemui tulisan yang isinya "I Love Indonesia". Ya nggak? Kemudia kita belok kanan, lihat saja betapa banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal apa itu kebersihan, sampah berserakan dimana-mana, makanan yang harusnya steril, malah di duplikat menjadi makanan yang diawetkan. Sudahlah, cukup, tidak ada habisnya kalau berbicara tentang kekurangan ini. Kalau bisa disebut (lagi), kompleks. Begitulah...

Dari sekian banyak kebijakan dan kebijakan dan kebijakan itu semua, tidak akan lepas dari seorang pemimpin. Memang apa itu pemimpin? Pemimpin itu dia yang mempunyai wewenang untuk memimpin. Memimpin bukan berarti se enaknya sendiri menyuruh kesana kemari siapa yang di pimpin. Tapi memimpin itu adalah sebuah keahlian tersendiri dari seseorang yang memang sudah dapat dikatakan ahli. Lalu, siapa yang berhak menjadi pemimpin di negeri ini? Mereka yang kaya raya, yang mempunyai kekayaan tiada habisnya? Atau mereka, kaum-kaum intelektual yang mempunyai pengetahuan tentang bagaimana memimpin rakyat banyak, sebanyak rakyat Indonesia?atau bahkan, mungkin juga seorang filsuf yang harusnya memimpin? Sulit memilih dari beberapa opsi ini. Ketika kita memilih dia yang kaya raya, memang ada kemungkinan dampak positifnya, dia akan tidak tahu apa-apa, bahkan untuk menciptakan sebuah tindak KKN saja mungkin akan bingung, akhirnya peluang melebarnya peran yang dimilikinya pun akan mengecil. Namun resiko besar akan terjadi bila dia yang kaya raya ini tidak memiliki keahlian untuk memimpin rakyat yang banyak di Indonesia. Hancur mungkin jadinya. Kedua, kita memilih dia yang mempunyai intelektual mumpuni, dia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang memimpin sebegitu banyaknya rakyat Indonesia ini. Disini jelas, dia akan sangat ahli, bahkan mungkin hampir dapat dipastikan, dia akan mampu memimpin. Ya kan? Namun peluang terjadinya sisi kehancuran juga sangat besar. Bagaimana tidak, dia yang tau cara-cara (ahli) tentang sebuah "memimpin", maka dia juga tau cara untuk memanfaatkan posisinya. Itu pasti lah adanya. Bisa saja dia memanfaatkan apa yang dia tempati untuk membangun kerajaan besar nan megah. Bisa saja dia akan "sak karepe dewe" dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga, ini adalah pilihan untuk ditujukan para filsuf. Kalau katanya Plato, mereka-mereka ini dikatakan Guardian. Guardian ini, mereka yang tau filsafat, yang belajar membaca, memahami, dan menjalankan ilmu filsafat. Sehingga dia akan tau harus bagaimana menjadi seorang pemimpin. Namun, yang ditakutkan ketika filsuf disini menjadi seorang pemimpin, nantinya akan menjadi sebuah boomerang tersendiri, karena banyak yang menganggap bahwa belajar filsafat itu dengan cara membaca dllnya itu semua selama bertahun-tahun, bahkan hingga mati. Artinya, nanti bisa saja filsuf ini menerapkan ilmunya dengan cara yang semena-mena. Ya gak? Namun, memang khusus di Indonesia sendiri belum ada pemimpin dari bidang filsafat (kalau orang awam bilang, orang yang pinter filsafat). Cukup, tiga kategori dulu saja.

Lalu, siapa yang pantas memimpin negeri ini? Opsi yang diberikan pun banyak, yang akibatnya semakin canggungnya pilihan untuk menentuka pemimpin. Apalagi bila dilihat dari konteks demokrasi. Sepertinya, akan sangat sulit menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin, sedangkan dalam demokrasi sendiri sudah dijelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Artinya, pemerintahan ini segalanya, apapun itu ya rakyat. Lalu pemimpinnya siapa? Lalu yang menjalankan negara itu siapa? Apakah mungkin, dari ratusan juta orang di Indonesia yang akan menjalankan negara? Bukankah hal ini akan membawa pada kehancuran negara karena setiap orang pastinya akan mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri. Ya kan? Itu dalam demokrasi sudah membingungkan sekali. Siapa yang berhak dan pantas menjadi seorang pemimpin di negeri ini?

Mungkin, pertanyaan itu akan terjawab setelah pemilihan umum 2014 nanti. Kita akan melihat siapa yang terpilih nantinya akan dibawa kemana Indonesia kita ini. Karena, menurut saya, apa yang sudah dijalankan Indonesia selama ini memang tidak lepas dari tirani mayoritas dan minoritas. Hajatan besar seperti pemilu itu sudah membuktikan bahwa, siapa yang menang karena suara terbanyak, sementara yang suaranya lebih kecil akan kalah, dan sudah begitu saja. Padahal mereka yang kalah juga mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Secara representatif memang ini sudah baik dan benar bila melalui pemilu. Lalu, dari pemilu ini nantinya akan mengarah pada, dimanakah posisi tirani mayoritas dan minoritas di negeri ini? Dan apakah nantinya, yang mungkin akan dianggap pantas menjadi pemimpin ini berada dalam tubuh mayoritas?

*Sumber Gambar : Google